Currentnews.id, Muaradua – Pemerintah Kabupaten OKU Selatan berpartisipasi dalam Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Wilayah Indonesia Bagian Tengah Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Workplace dan YouTube, Jumat (15/11/2024).
Workshop yang diinisiasi oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa dan memanfaatkan hasil pembangunan desa secara optimal.
Hadir di Aula Vidcon Dinas Kominfo OKU Selatan, Sekretaris Inspektorat Bukri, S.E., M.M., perwakilan Bapenda, serta Camat Muaradua dan Buay Rawan.
Tema Workshop: Akuntabilitas dan Efisiensi Tata Kelola Desa
Mengusung tema “Melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Perpajakan, dan Aset Desa demi Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel dan Efisien”, workshop ini melibatkan perwakilan BPKP, Inspektorat, dan DPMD dari berbagai daerah.
Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Raden Suhartono, menyoroti tantangan tata kelola desa, seperti rendahnya inventarisasi aset desa—hanya 21,23% dari total desa di Indonesia—serta risiko fraud pada pengadaan barang dan jasa, seperti pekerjaan fiktif senilai Rp43,7 miliar.
Diskusi Panel dan Materi Strategis
Acara dilanjutkan dengan diskusi panel bersama narasumber:
- Shandra (Kementerian Dalam Negeri) – Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan Desa.
- Angga S. Dhaniswara (Kementerian Keuangan) – Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Desa.
- Fauqi Achmad Kharir (BPKP) – Mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
Diskusi dipandu oleh Iwan Ari Sulistiyono, Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Wilayah II.
Workshop ini diharapkan memberikan wawasan strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di Indonesia. (dst)
