Muaradua – Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ricky Adha Saputra, S.IP., M.M., menghadiri Rapat Sosialisasi Persamaan Persepsi tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Tahun Anggaran 2025. Rapat ini membahas pendanaan hibah untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dan berlangsung secara virtual pada Jumat (17/01/2025).
Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, memaparkan isi Surat Edaran Nomor 900.1.4/194/SJ tertanggal 14 Januari 2025. Surat ini berisi pedoman penganggaran dana hibah Pilkada kepada TNI dan Polri guna mendukung pengamanan hingga pelantikan kepala daerah terpilih.
Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut meliputi:
Penganggaran Dana Hibah: Dana hibah Pilkada harus disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan hingga pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Penggunaan Melintasi Dua Tahun Anggaran: Dana hibah dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dengan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Ketentuan Pelaksanaan Dana Hibah:
Penyaluran dana untuk tahun kedua tidak memerlukan laporan penggunaan dana tahun pertama.
Pelaporan penggunaan dana hibah dilakukan secara sekaligus paling lambat tiga bulan setelah pelantikan.
Jika terdapat kekurangan biaya, pemerintah daerah dan TNI/Polri dapat melakukan perubahan NPHD melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.
Rapat yang berlangsung di Ruang Vidcon Diskominfo OKU Selatan juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres OKU Selatan, Dandim 0403 OKU, Kepala Kesbangpol, dan undangan lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan mempermudah koordinasi terkait pendanaan hibah untuk Pilkada Serentak 2024.
